KUBU RAYA, SP – Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Harapan tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat kawasan pesisir, termasuk Kecamatan Batu Ampar, yang hingga kini belum menerima manfaat program tersebut.

Sukiryanto menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan perbaikan tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertema Evaluasi Pengelolaan dan Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026).

Menurut Sukiryanto, kegiatan evaluasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG agar berjalan lebih baik sekaligus mendorong pemerataan layanan hingga ke wilayah yang belum terjangkau.

“Dengan adanya pertemuan ini kita berharap agar tata kelolanya semakin membaik,” katanya.

Ia mengungkapkan, sejumlah wilayah pesisir Kubu Raya, termasuk Kecamatan Batu Ampar, masih belum merasakan manfaat program MBG. Padahal, menurutnya, beberapa bangunan yang dipersiapkan untuk mendukung operasional layanan tersebut telah selesai dibangun.

“Kita ini di wilayah 3T seperti Batu Ampar itu masih belum mencicipi program MBG. Sementara sudah ada beberapa bangunan yang sudah siap beroperasional,” jelasnya.

Sukiryanto mengatakan, masyarakat di kawasan pesisir telah menyampaikan harapan agar program tersebut segera dibuka sejak tahun lalu. Pemerintah daerah, kata dia, berharap hasil evaluasi dan perbaikan tata kelola dapat membantu mempercepat realisasi layanan MBG di wilayah tersebut.

“Sudah sejak tahun lalu mereka menyampaikan kepada kami agar programnya dibuka. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa disegerakan juga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Kalimantan Barat, Sri Tolubai, menjelaskan bahwa pembukaan layanan MBG di wilayah 3T masih menunggu arahan pemerintah pusat.

Menurut Sri, saat ini masih berlaku moratorium terkait pembukaan layanan tersebut. Karena itu, operasional di wilayah yang belum terjangkau belum dapat dipastikan hingga ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Untuk alasan dari pusat memang saat ini masih moratorium. Jadi untuk pembukaannya kita masih menunggu dari pemerintah pusat,” jelas Sri Tolubai.

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperluas jangkauan program MBG di Kubu Raya, terutama bagi wilayah pesisir yang telah memiliki bangunan pendukung, tetapi masih menunggu kepastian operasional.

Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat di wilayah 3T dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengembangan program.

Anggota DPR RI, Yuliansyah, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan kesiapannya untuk mendorong pemerintah agar pelaksanaan program MBG di wilayah 3T segera direalisasikan.

“Kami akan dorong kepada pemerintah untuk segera terealisasi mengenai wilayah 3T,” pungkasnya.

Dorongan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan pemerintah pusat, khususnya untuk memperjelas mekanisme pembukaan layanan di kawasan yang belum terjangkau.

Bagi masyarakat pesisir Kubu Raya, pemerataan program MBG menjadi harapan penting agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan secara lebih luas. Kesiapan bangunan pendukung yang telah tersedia di sejumlah lokasi diharapkan dapat menjadi salah satu modal dalam mempercepat pelaksanaan program setelah kebijakan pemerintah pusat memungkinkan layanan dibuka.

Melalui evaluasi tata kelola dan penguatan pengawasan, pemerintah daerah juga berharap pelaksanaan MBG ke depan tidak hanya menjangkau lebih banyak wilayah, tetapi tetap berjalan sesuai standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku.(din)